Soal Kisruh di Satpol PP, Kasat Sampaikan Pernyataan Sikap

Kasat Pol PP Lobar

GIRI MENANG  – Kisruh di Sat Pol PP yang terjadi hampir sebulan ini akhirnya Kasatpol PP Lombok Barat, I Nengah Sugiartha menyampaikan pernyataan sikapnya. ia meminta semua pihak seperti anggota, para perwira di Satpol PP menahan diri dan mengharapkan tak mudah termakan isu-isu menyesatkan yang bisa memecah belah internal. Dan ia juga berharap isu-isu yang banyak beredar tak disangkut pautkan dengan dirinya. 

Kasatpol PP ditemui di Giri Menang, Selasa (26/5) menyatakan berbesar hati menghadapi kondisi internal Pol PP dan bahka ia pun tak rela masuk sebab khawatir menambah persoalan meskipun katanya secara aturan masih sah menjadi Kasat Pol PP. “Saya selaku kasat berharap masalah cepat selesai, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak di Satpol pp untuk menahan diri,” harapnya

Ia menambahkan, kondisi seperti ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertangugng jawab sehingga Satpol PP terus berkonflik tidak henti-hentinya padahal secara peribadi dirinya sangat berbesar hati dan ingin mendekatkan diri dengan para anggota. “Persoalan tuntutan anggota terkait meminta dirinya mundur dari jabatan, ia serahkan sepenuhnya ke pimpinan untuk memproses tuntutan itu,”katanya

Ia juga mengklarifikasi terkait isu-isu yang banyak beredar menyeret namanya, seperti ia diisukan mengumpulkan preman untuk menyelesaikan masalah di satpol PP. Hal ini katanya tidak benar, selain itu beberapa isu yang menurutnya tidak etis dituduhkan kepadanya. Seperti ia dituding menyuruh sekretatis Kasat bernama Titin untuk membersihkan toilet. Itu juga tidak benar. “Ini kan tidak etis, masak menyuruh anggota kayak gitu,” terangnya

ia juga tidak membenarkan, bahwa pernah mengancam anggota dan menampar anggota satpol PP. katanya hanya menyanksi anggota yang tidak disiplin bernama Sanur Apriyanto dengan menyuruh pus up. Dalam kondisi ini, ia akan berupaya mendekatkan diri dengan semua unsur di satpol PP, supaya kondisi kembali kondusif supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi kondusif lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengklarifikasi beberapa tuntutan tertulis yang disampaikan anggota terhadapnya. Seperti proyek pembangunan pos jaga (pos ronda)  tahun 2014 bukan pembangunan pos linmas, supaya tidak muncul kecemburuan dari 122 desa sedangkan pos jaga hanya ada 10 unit sehingga dibangun di masing-masing kantor camat. Perihal keberangkatan anggota ke bandung, ia menampik jika ia menetapkan uang makan hanya Rp 10 ribu tiap kali makan.  Namun semuanya, diatur oleh bendahara untuk biaya akomodasi anggota.

Terkait tuduhan melakukan ancaman (menekan) kades Suranadi untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi izin untuk beberapa vila di daerah itu, seperti vila Assoy dan vila pondok Gede. Karena ia sendiri tak punya kewenangan melakukan itu, rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh pihak camat dan kades karena kebijakan untuk tidak menambah pembangunan vila di daerah itu. Bahkan katanya, ada oknum di satpol PP yang diduga menerima uang sebesar Rp 9 juta untuk pengurusan izin itu, dan ia memerintahkan untuk mengembalikan uang itu.

Selain itu, beberapa tuntutan terkait kendaraa dinas. Termasuk pengadaan tiga kendaraan dinas yang belum dilengkapi dokumen. Menurutny,a hal ini dikarenakan saat itu belum keluar E Katalog, sehingga tidak ada dasar penentuan harga. Namun ketika E catalog keluar, maka dokumen pengadaan kendaraan itu dilengkapi. Terkait plat mobil patwal Sedan dan Ranger saat konvoi HUT Pol PP di Praya, saat itu plat mobil belum keluar. “Kendaraan itu tidak pernah saya pakai sehari-hari,”ujarnya.

Ia juga membantah jika ia mengumpulkan empat unit kendaraan dinas di rumah pribadinya, ia mengaku dua unit kendaraan ditaruh dirumahnya karena saat itu belum keluar plat sehingga tidak bisa dipergunakan kemana-mana, kendaraan ini juga dicat. “Bisa dicek,” tegasnya (dik)

GIRI MENANG  – Kisruh di Sat Pol PP yang terjadi hampir sebulan ini akhirnya Kasatpol PP Lombok Barat, I Nengah Sugiartha menyampaikan pernyataan sikapnya. ia meminta semua pihak seperti anggota, para perwira di Satpol PP menahan diri dan mengharapkan tak mudah termakan isu-isu menyesatkan yang bisa memecah belah internal. Dan ia juga berharap isu-isu yang banyak beredar tak disangkut pautkan dengan dirinya. 

Kasatpol PP ditemui di Giri Menang, Selasa (26/5) menyatakan berbesar hati menghadapi kondisi internal Pol PP dan bahka ia pun tak rela masuk sebab khawatir menambah persoalan meskipun katanya secara aturan masih sah menjadi Kasat Pol PP. “Saya selaku kasat berharap masalah cepat selesai, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak di Satpol pp untuk menahan diri,” harapnya

Ia menambahkan, kondisi seperti ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertangugng jawab sehingga Satpol PP terus berkonflik tidak henti-hentinya padahal secara peribadi dirinya sangat berbesar hati dan ingin mendekatkan diri dengan para anggota. “Persoalan tuntutan anggota terkait meminta dirinya mundur dari jabatan, ia serahkan sepenuhnya ke pimpinan untuk memproses tuntutan itu,”katanya

Ia juga mengklarifikasi terkait isu-isu yang banyak beredar menyeret namanya, seperti ia diisukan mengumpulkan preman untuk menyelesaikan masalah di satpol PP. Hal ini katanya tidak benar, selain itu beberapa isu yang menurutnya tidak etis dituduhkan kepadanya. Seperti ia dituding menyuruh sekretatis Kasat bernama Titin untuk membersihkan toilet. Itu juga tidak benar. “Ini kan tidak etis, masak menyuruh anggota kayak gitu,” terangnya

ia juga tidak membenarkan, bahwa pernah mengancam anggota dan menampar anggota satpol PP. katanya hanya menyanksi anggota yang tidak disiplin bernama Sanur Apriyanto dengan menyuruh pus up. Dalam kondisi ini, ia akan berupaya mendekatkan diri dengan semua unsur di satpol PP, supaya kondisi kembali kondusif supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi kondusif lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengklarifikasi beberapa tuntutan tertulis yang disampaikan anggota terhadapnya. Seperti proyek pembangunan pos jaga (pos ronda)  tahun 2014 bukan pembangunan pos linmas, supaya tidak muncul kecemburuan dari 122 desa sedangkan pos jaga hanya ada 10 unit sehingga dibangun di masing-masing kantor camat. Perihal keberangkatan anggota ke bandung, ia menampik jika ia menetapkan uang makan hanya Rp 10 ribu tiap kali makan.  Namun semuanya, diatur oleh bendahara untuk biaya akomodasi anggota.

Terkait tuduhan melakukan ancaman (menekan) kades Suranadi untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi izin untuk beberapa vila di daerah itu, seperti vila Assoy dan vila pondok Gede. Karena ia sendiri tak punya kewenangan melakukan itu, rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh pihak camat dan kades karena kebijakan untuk tidak menambah pembangunan vila di daerah itu. Bahkan katanya, ada oknum di satpol PP yang diduga menerima uang sebesar Rp 9 juta untuk pengurusan izin itu, dan ia memerintahkan untuk mengembalikan uang itu.

Selain itu, beberapa tuntutan terkait kendaraa dinas. Termasuk pengadaan tiga kendaraan dinas yang belum dilengkapi dokumen. Menurutny,a hal ini dikarenakan saat itu belum keluar E Katalog, sehingga tidak ada dasar penentuan harga. Namun ketika E catalog keluar, maka dokumen pengadaan kendaraan itu dilengkapi. Terkait plat mobil patwal Sedan dan Ranger saat konvoi HUT Pol PP di Praya, saat itu plat mobil belum keluar. “Kendaraan itu tidak pernah saya pakai sehari-hari,”ujarnya.

Ia juga membantah jika ia mengumpulkan empat unit kendaraan dinas di rumah pribadinya, ia mengaku dua unit kendaraan ditaruh dirumahnya karena saat itu belum keluar plat sehingga tidak bisa dipergunakan kemana-mana, kendaraan ini juga dicat. “Bisa dicek,” tegasnya (dik)