Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Reses Terkesan Main-main

GIRI MENANG - Sidang paripurna DPRD Lombok Barat dalam penyampaian laporan kegiatan reses anggota dewan sekitar Pukul 10.00 Wita, Senin (25/5) kemarin terlihat kebanyakan anggota dewan terkesan main-main dan kurang serius dalam rapat tersebut.

Sidang yang dipimpin oleh wakil ketua HM Nursaid ini berlangsung sedikit gaduh, beberapa oknum dewan terlihat menghembuskan api rokok dengan santai dan beberapa lainnya ngobrol diluar ruangan sidang. Dan sebagian lagi datang terlambat dengan santai tanpa merasa memiliki tanggungjawab apalagi itu sebagai salah satu pimpinan DPRD   Lombok Barat. Akibatnya, laporan reses yang dibuat DPRD Lombok Barat ini pun terlihat seadanya. Bahkan ada yang menyerahkan hanya satu lembar.

Dalam sidang ini disampaikan oleh Wakil ketua, HM Nursaid laporan reses yang diserahkan ke pimpinan mekanismenya per dapil. Dimana diwakilkan oleh satu orang anggota. “Jadi per dapil diserahkan per dapil,” jelasnya

Setelah selesainya penyerahan, akhirnya muncul intrupsi pertama dari H. Jumhur fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PBB) dapil Narmada-Lingsar, menyampaikan agar reses ini tak terkesan main-main maka semua laporan dari masing-masing anggota dewan harus dibahas dan ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan untuk dibahas bersama eksekutif. Jangan sampai laporan reses ini tidak bahas dan ditaruh dalam lemari apalagi masalah krusial. “Kita harus tindaklanjuti dengan serius jika tidak maka akan hilang kepercayaan masyarakat ke dewan nantinya,” katanya

Hal ini juga disampaikan oleh Munawir Harist dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), jangan bermain-main dalam reses ini, sedikitnya harus serius apalagi dipantau langsung oleh media massa.

Dikonfirmasi usai rapat, Sekretaris DRPD Lombok Barat, HL Saswadi  menyatakan dana reses dewan yang dipergunakan mencapai Rp 1,2 Miliar lebih. Dimana per anggota dewan membawa dana sebesar Rp 28 juta. Dana ini dipergunakan untuk membiayai selama turun ke masyarakat menyerap aspirasi. Dalam hal penggunaan dana ini, para anggota dewan ditekankan agar  mematuhi ketentuan (jumlah konsituen yang dikumpulkan dan beberapa ketentuan lainnya-red).

Lebih jauh dikatakan, dalam reses ini dikawal oleh pendamping yang ada di Dewan, inspektorat, dan dewan juga diberikan kepercayaan penuh dalam menggunakan dana tersebut. “pengawasan juga melalui internal,” jelasnya (dik)

Soal Kisruh di Satpol PP, Kasat Sampaikan Pernyataan Sikap

Kasat Pol PP Lobar

GIRI MENANG  – Kisruh di Sat Pol PP yang terjadi hampir sebulan ini akhirnya Kasatpol PP Lombok Barat, I Nengah Sugiartha menyampaikan pernyataan sikapnya. ia meminta semua pihak seperti anggota, para perwira di Satpol PP menahan diri dan mengharapkan tak mudah termakan isu-isu menyesatkan yang bisa memecah belah internal. Dan ia juga berharap isu-isu yang banyak beredar tak disangkut pautkan dengan dirinya. 

Kasatpol PP ditemui di Giri Menang, Selasa (26/5) menyatakan berbesar hati menghadapi kondisi internal Pol PP dan bahka ia pun tak rela masuk sebab khawatir menambah persoalan meskipun katanya secara aturan masih sah menjadi Kasat Pol PP. “Saya selaku kasat berharap masalah cepat selesai, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak di Satpol pp untuk menahan diri,” harapnya

Ia menambahkan, kondisi seperti ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertangugng jawab sehingga Satpol PP terus berkonflik tidak henti-hentinya padahal secara peribadi dirinya sangat berbesar hati dan ingin mendekatkan diri dengan para anggota. “Persoalan tuntutan anggota terkait meminta dirinya mundur dari jabatan, ia serahkan sepenuhnya ke pimpinan untuk memproses tuntutan itu,”katanya

Ia juga mengklarifikasi terkait isu-isu yang banyak beredar menyeret namanya, seperti ia diisukan mengumpulkan preman untuk menyelesaikan masalah di satpol PP. Hal ini katanya tidak benar, selain itu beberapa isu yang menurutnya tidak etis dituduhkan kepadanya. Seperti ia dituding menyuruh sekretatis Kasat bernama Titin untuk membersihkan toilet. Itu juga tidak benar. “Ini kan tidak etis, masak menyuruh anggota kayak gitu,” terangnya

ia juga tidak membenarkan, bahwa pernah mengancam anggota dan menampar anggota satpol PP. katanya hanya menyanksi anggota yang tidak disiplin bernama Sanur Apriyanto dengan menyuruh pus up. Dalam kondisi ini, ia akan berupaya mendekatkan diri dengan semua unsur di satpol PP, supaya kondisi kembali kondusif supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi kondusif lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengklarifikasi beberapa tuntutan tertulis yang disampaikan anggota terhadapnya. Seperti proyek pembangunan pos jaga (pos ronda)  tahun 2014 bukan pembangunan pos linmas, supaya tidak muncul kecemburuan dari 122 desa sedangkan pos jaga hanya ada 10 unit sehingga dibangun di masing-masing kantor camat. Perihal keberangkatan anggota ke bandung, ia menampik jika ia menetapkan uang makan hanya Rp 10 ribu tiap kali makan.  Namun semuanya, diatur oleh bendahara untuk biaya akomodasi anggota.

Terkait tuduhan melakukan ancaman (menekan) kades Suranadi untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi izin untuk beberapa vila di daerah itu, seperti vila Assoy dan vila pondok Gede. Karena ia sendiri tak punya kewenangan melakukan itu, rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh pihak camat dan kades karena kebijakan untuk tidak menambah pembangunan vila di daerah itu. Bahkan katanya, ada oknum di satpol PP yang diduga menerima uang sebesar Rp 9 juta untuk pengurusan izin itu, dan ia memerintahkan untuk mengembalikan uang itu.

Selain itu, beberapa tuntutan terkait kendaraa dinas. Termasuk pengadaan tiga kendaraan dinas yang belum dilengkapi dokumen. Menurutny,a hal ini dikarenakan saat itu belum keluar E Katalog, sehingga tidak ada dasar penentuan harga. Namun ketika E catalog keluar, maka dokumen pengadaan kendaraan itu dilengkapi. Terkait plat mobil patwal Sedan dan Ranger saat konvoi HUT Pol PP di Praya, saat itu plat mobil belum keluar. “Kendaraan itu tidak pernah saya pakai sehari-hari,”ujarnya.

Ia juga membantah jika ia mengumpulkan empat unit kendaraan dinas di rumah pribadinya, ia mengaku dua unit kendaraan ditaruh dirumahnya karena saat itu belum keluar plat sehingga tidak bisa dipergunakan kemana-mana, kendaraan ini juga dicat. “Bisa dicek,” tegasnya (dik)

GIRI MENANG  – Kisruh di Sat Pol PP yang terjadi hampir sebulan ini akhirnya Kasatpol PP Lombok Barat, I Nengah Sugiartha menyampaikan pernyataan sikapnya. ia meminta semua pihak seperti anggota, para perwira di Satpol PP menahan diri dan mengharapkan tak mudah termakan isu-isu menyesatkan yang bisa memecah belah internal. Dan ia juga berharap isu-isu yang banyak beredar tak disangkut pautkan dengan dirinya. 

Kasatpol PP ditemui di Giri Menang, Selasa (26/5) menyatakan berbesar hati menghadapi kondisi internal Pol PP dan bahka ia pun tak rela masuk sebab khawatir menambah persoalan meskipun katanya secara aturan masih sah menjadi Kasat Pol PP. “Saya selaku kasat berharap masalah cepat selesai, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak di Satpol pp untuk menahan diri,” harapnya

Ia menambahkan, kondisi seperti ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertangugng jawab sehingga Satpol PP terus berkonflik tidak henti-hentinya padahal secara peribadi dirinya sangat berbesar hati dan ingin mendekatkan diri dengan para anggota. “Persoalan tuntutan anggota terkait meminta dirinya mundur dari jabatan, ia serahkan sepenuhnya ke pimpinan untuk memproses tuntutan itu,”katanya

Ia juga mengklarifikasi terkait isu-isu yang banyak beredar menyeret namanya, seperti ia diisukan mengumpulkan preman untuk menyelesaikan masalah di satpol PP. Hal ini katanya tidak benar, selain itu beberapa isu yang menurutnya tidak etis dituduhkan kepadanya. Seperti ia dituding menyuruh sekretatis Kasat bernama Titin untuk membersihkan toilet. Itu juga tidak benar. “Ini kan tidak etis, masak menyuruh anggota kayak gitu,” terangnya

ia juga tidak membenarkan, bahwa pernah mengancam anggota dan menampar anggota satpol PP. katanya hanya menyanksi anggota yang tidak disiplin bernama Sanur Apriyanto dengan menyuruh pus up. Dalam kondisi ini, ia akan berupaya mendekatkan diri dengan semua unsur di satpol PP, supaya kondisi kembali kondusif supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi kondusif lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengklarifikasi beberapa tuntutan tertulis yang disampaikan anggota terhadapnya. Seperti proyek pembangunan pos jaga (pos ronda)  tahun 2014 bukan pembangunan pos linmas, supaya tidak muncul kecemburuan dari 122 desa sedangkan pos jaga hanya ada 10 unit sehingga dibangun di masing-masing kantor camat. Perihal keberangkatan anggota ke bandung, ia menampik jika ia menetapkan uang makan hanya Rp 10 ribu tiap kali makan.  Namun semuanya, diatur oleh bendahara untuk biaya akomodasi anggota.

Terkait tuduhan melakukan ancaman (menekan) kades Suranadi untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi izin untuk beberapa vila di daerah itu, seperti vila Assoy dan vila pondok Gede. Karena ia sendiri tak punya kewenangan melakukan itu, rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh pihak camat dan kades karena kebijakan untuk tidak menambah pembangunan vila di daerah itu. Bahkan katanya, ada oknum di satpol PP yang diduga menerima uang sebesar Rp 9 juta untuk pengurusan izin itu, dan ia memerintahkan untuk mengembalikan uang itu.

Selain itu, beberapa tuntutan terkait kendaraa dinas. Termasuk pengadaan tiga kendaraan dinas yang belum dilengkapi dokumen. Menurutny,a hal ini dikarenakan saat itu belum keluar E Katalog, sehingga tidak ada dasar penentuan harga. Namun ketika E catalog keluar, maka dokumen pengadaan kendaraan itu dilengkapi. Terkait plat mobil patwal Sedan dan Ranger saat konvoi HUT Pol PP di Praya, saat itu plat mobil belum keluar. “Kendaraan itu tidak pernah saya pakai sehari-hari,”ujarnya.

Ia juga membantah jika ia mengumpulkan empat unit kendaraan dinas di rumah pribadinya, ia mengaku dua unit kendaraan ditaruh dirumahnya karena saat itu belum keluar plat sehingga tidak bisa dipergunakan kemana-mana, kendaraan ini juga dicat. “Bisa dicek,” tegasnya (dik)

Perpustakaan Desa Sepi Pengunjung dan Perlu Dimodifikasi

ilustrasi

GIRI MENANG – Perpustakaan desa di kabupaten Lombok Barat kurang dikunjungi warga. Kepala Desa sebagai pengelola langsung mengharapkan ada modifikasi dari pemerintahan Lobar, agar minat baca masyarakat semakin meningkat dan mampu meningkatkan IPM Lobar.

Program Pemerintahan Lobar dalam rangka menurunkan angka buta huruf dan meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. Pada tahun 2010 menggerakkan perpustakaan masuk desa ke seluruh kabupaten Lombok Barat dan masa pemerintahan Zaini Arony mendapatkan penghargaan dari Kementrina Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berjalan waktu, banyak perpustakaan desa tersebut tidak banyak dikunjungi warga. Salah satu Perpustakaan desa di desa kuripan, kecamatan kuripan sepi pengunjung dalam satu tahun tidak bisa mencapai 10 orang pengunjung. Pihak pemerintahan desa kuripan sudah melakukan sosialisasi sendiri ke sekolah-sekolah yang ada di desa kuripan. Pada tahun 2013 Pemda sudah memberikan pelatihan kepada pengelola bagaimana cara menata buku yang rapi, dan cara penulisan nama pengunjung. “ Pelatihan yang dilakukan Pemda hanya sekali, sampai saat ini tidak pernah ada lagi,” ungkap Lalu Burhanudin pengelola Perpustaakaa Desa sekaligus Kaur desa saat ditemui di Kantor desa Kuripan, Selasa (26/5).

Begitu juga dialami desa bagek polak, kecamatan Labuapi. saat wartawan mengkonfirmasi Amir Kepala Desanya, ia menyatakan, perpustaakan yang ada di desanya sepi pengunjung. Minat baca masyarakat masih rendah, ia mengharapkan Pemda memodifikasi perpustaakaan desa dengan menaruh rak buku beserta bukunya di tempat-tempat keramaian seperti di Poskamling, sehingga dengan tidak sadar masyarakat akan membacanya karena ia melihat buku yang menarik untuk dibaca dan memiliki tempat yang dinikmati warga. Kalau di perpustakaan desa berada di kantor desa mana bisa dibaca, masyarakat lebih sibuk dan melihat kantor desa sebagai pembuat KTP, dan dokumen lainnya. jangan sampai dananya selalu ingin dianggarkan di Alokasi Dana Desa (ADD) yang terima masing-masing desa yang tidak seberapa untuk memenuhi program-program desa yang lebih penting.

Tambah Lalu Burhanudin, menyatakan, bahwa agar perpustakaan desa banyak dikunjungi, harus ada modifikasi seperti membuat struktur organisasi yang jelas, ruangan yang khusus perpustaakan terlepas dari kantor desa dan dekat dengan permukiman masyarakat. Juga memiliki staf khusus yang ditanggung pemerintaha Lobar dengan memanfaatkan warga sekitar. Dan buku-buku yang distribusikan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar misalnya desa kuripan memiliki petani, tentu buku yang diharapkan buku berlabil pertanian. (ndi)